BANDUNG || BICARAMEDIA.COM – Seperti yang diketahui bahwa Meritokrasi adalah sistem yang memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi atau memiliki kemampuan. Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa prestasi dan keunggulan individu harus menjadi dasar untuk pengakuan, promosi, dan penghargaan. Meritokrasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti politik, pengelolaan sumber daya manusia, dan birokrasi.
Sejak kecil, kita diajarkan bahwa dunia ini adalah tempat kita berlomba untuk menjadi yang terbaik. Anak-anak diminta untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit, untuk berkompetisi secara sehat dengan rekan sejawat, untuk menjadi unggul di segala bidang. Kita diajarkan pula bahwa dunia adalah milik orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh.
Namun dari sekian juta anak-anak di Indonesia, hanya segelintir yang bisa masuk ke sekolah terbaik, dan lebih sedikit lagi yang bisa masuk universitas terbaik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan, tingkat pendidikan mayoritas penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023, tertinggi masih menduduki tingkat SMA sederajat sebesar 30,22%
Urutan kedua disusul oleh tamatan SD sebesar 24,62%, kemudian disusul tamatan SMP sebesar 22,74%. Sementara itu masyarakat yang mencapai tamatan perguruan tinggi sederajat hanya mencapai 10,15%. Dan masih terdapat 12,23% masyarakat Indonesia yang tidak memiliki ijazah.
Minimnya Pendidikan masyarakat Indonesia hingga jenjang perguruan tinggi dilandasi oleh tingginya biaya uang kuliah, sehingga mendorong sebagian masyarakat Indonesia yang kurang mampu tidak melanjutkan Pendidikan hingga sarjana.
Lalu bagaimana meritokrasi dapat diterapkan jika ternyata meritokrasi yang ada sekarang terjadi tidak hanya sekedar karena kemampuan dan kualitas anak semata, tetapi justru karena keluarga kelas menengah ke atas yang terlibat dalam pusaran ini telah memiliki keunggulan lebih dengan titik mulai yang berbeda dengan keluarga kelas pekerja di perkotaan atau masyarakat miskin pedesaan.
Orang tua kelas ekonomi menengah ke bawah mengalami berbagai tekanan hidup, yang menyebabkan perhatian terhadap pendidikan pada anak tidak dapat terjadi secara optimal. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat tersebut semakin tersingkir dari pusaran kompetisi untuk ‘kehidupan yang lebih baik’. Disinilah konsep kesetaraan perlu dipertanyakan, semua anak memang terlahir sama, tetapi dibesarkan berbeda, tentu karena himpitan ekonomi.
Dengan kondisi ini apakah dapat dikatakan bahwa meritokrasi hanya dapat diberlakukan untuk mereka yang mampu dan berpendidikan tinggi saja, atau dapat diartikan dapat diberlakukan kepada siapa saja dengan catatan berangkat dari titik start yang sama.
Walau fakta dilapangan untuk sebagian besar pekerjaan, pendidikan bukan merupakan jaminan berprestasi, seorang bankir lulusan D3 akuntansi misalnya pernah memiliki anak buah lulusan S2 Cumlaude dari Universitas terbaik di Indonesia.
Bahkan kecenderungan pengalaman organisasi lebih memberikan manfaat dan kontribusi kepada pencapaian prestasi kerja dibandingkan pengalaman akademis. Bisa saja ditemukan seorang lulusan SMA atau SMP sekalipun yang memiliki pengalaman organisasi lebih mampu dibandingkan seorang lulusan sarjana dalam mengelola sebuah unit kerja dan memimpin beberapa staff dan membawa pemerintahan atau perusahaan menjadi lebih baik.
Tidak dapat dipungkiri bahwa meritokrasi memiliki banyak manfaat untuk performa pemerintahan atau perusahaan, meritokrasi dapat membantu menghentikan korupsi, suap, dan praktik birokrasi yang tidak etis. Meritokrasi juga membantu menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing, meritokrasi juga dapat membantu meningkatkan kinerja pekerja/ASN. Namun penerapan meritokrasi harus memiliki asas kesetaraan dan berkeadilan, agar ‘jeruk tidak makan jeruk’. Atau sistem meritokrasi tidak hanya menyingkirkan masyarakat kelas bawah, tetapi juga memerangkap masyarakat kelas menengah ke atas ya
(Red)
