JAKARTA || BICARAMEDIA.COM – Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, menegaskan pentingnya transformasi ketenagalistrikan sebagai upaya menuju ketahanan dan keberlanjutan energi nasional.
Dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan PT PLN (Persero), Muh Haris menekankan bahwa transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) adalah langkah krusial demi mencapai net zero emission pada 2060.
“PLN memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi nasional. Dengan kapasitas pembangkit 101 GW, PLN menguasai 75% pasokan listrik nasional. Namun, saat ini bauran EBT masih sekitar 13,4%, sehingga perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan kontribusi energi hijau,” ujar Muh Haris.
Ia menyoroti pentingnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang selaras dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Dalam pertemuan tersebut, Muh Haris juga mendorong penyelesaian RUPTL 2025-2034 guna memberikan kepastian hukum dan investasi bagi sektor ketenagalistrikan.
“Transisi energi adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi dan dukungan kebijakan. DPR siap mengawal proses ini agar roadmap menuju bauran EBT 70% pada 2060 dapat terwujud,” tambahnya.
Muh Haris juga menyoroti pentingnya investasi dalam sektor energi bersih, yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar USD 30 miliar atau Rp 490 triliun per tahun.
Ia meminta PLN menjelaskan skema investasi yang akan diterapkan guna mencapai target tersebut.
Muh Haris menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal transformasi energi ini agar sejalan dengan target nasional dan kebutuhan rakyat. tutupnya.
(Rudolf)
